Peningkatan transparansi keuangan otonomi khusus Rumbai melalui pengawasan yang efektif merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Budi Santoso, seorang pakar keuangan daerah, transparansi keuangan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mencegah terjadinya korupsi.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi keuangan di otonomi khusus Rumbai adalah dengan memperkuat pengawasan yang efektif. Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat, Andi Susilo, menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan keuangan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, tingkat transparansi keuangan di otonomi khusus Rumbai masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah di Rumbai perlu bekerja sama dengan lembaga pengawasan seperti BPKP untuk memastikan bahwa transparansi keuangan terjaga dengan baik. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi keuangan otonomi khusus Rumbai. Dengan memantau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dan melaporkan adanya potensi penyalahgunaan keuangan, kita dapat turut berperan dalam menjaga keuangan daerah agar tidak disalahgunakan.

Dengan adanya upaya bersama antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan masyarakat, diharapkan transparansi keuangan otonomi khusus Rumbai dapat terus meningkat dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan akuntabel. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, “Transparansi keuangan adalah kunci utama dalam memastikan integritas pengelolaan keuangan daerah.”