Pengawasan pelaksanaan APBD Rumbai merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif untuk mengoptimalkan pengawasan tersebut.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengawasan pelaksanaan APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana dan korupsi di tingkat daerah. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “tanpa pengawasan yang ketat, risiko korupsi di dalam pengelolaan APBD akan semakin tinggi.”

Salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan APBD Rumbai adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “masyarakat yang aktif turut serta dalam pengawasan APBD akan menjadi penjaga kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.”

Selain itu, pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Anggaran (TPPA) yang independen dan profesional juga merupakan langkah efektif dalam mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan APBD. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Hafied Cangara, pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa “melalui TPPA yang handal, maka pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.”

Tak hanya itu, pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh APBD juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, potensi terjadinya penyelewengan dana dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dapat diminimalisir.

Dengan menerapkan langkah-langkah efektif tersebut, diharapkan pengawasan pelaksanaan APBD Rumbai dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mendagri Tito Karnavian, “pengawasan yang baik akan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah daerah.” Dengan demikian, terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat lebih terjamin.