Peran Stakeholder dalam Pengawasan APBD Rumbai: Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Rumbai, peran stakeholder sangatlah penting. Stakeholder, yang merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan APBD, memiliki peran dalam mengawasi penggunaan dana publik tersebut guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Menurut Bambang Suryadi, seorang pakar keuangan daerah, “Stakeholder memiliki peran penting dalam mengawasi APBD agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik. Mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana APBD digunakan dan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
Dalam konteks Kota Rumbai, stakeholder APBD meliputi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan unsur pemerintahan seperti DPRD. Mereka memiliki hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD serta melakukan pengawasan terhadap setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dengan stakeholder sangatlah penting. Walikota Rumbai, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa “Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan APBD akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Selain itu, peran stakeholder dalam pengawasan APBD juga mencakup memberikan masukan dan saran untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hesti Widayanti, seorang akademisi yang mengatakan bahwa “Partisipasi aktif stakeholder dalam pengawasan APBD dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran stakeholder dalam pengawasan APBD Rumbai sangatlah vital. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pengawas yang efektif dalam memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan stakeholder harus terus ditingkatkan guna mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.