Pentingnya Pemeriksaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Pentingnya Pemeriksaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemeriksaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya pemeriksaan keuangan, segala bentuk penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan dapat terdeteksi dengan cepat.
Menurut Dr. Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Pemeriksaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap keuangan pemerintah daerah. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangannya.
Menurut Prof. Dr. H. Syafruddin, M.Sc., Ak., Direktur Eksekutif Lembaga Kebijakan Pengembangan Akuntansi Indonesia (LKPAI), “Pemeriksaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan.”
Oleh karena itu, peran BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah tidak dapat dianggap remeh. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dengan BPK dalam menjalankan proses pemeriksaan keuangan untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan.
Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Mardiasmo, M.Si., Ak., Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, “Pemeriksaan keuangan daerah bukan hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.”
Dengan demikian, pentingnya pemeriksaan keuangan daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dipandang sebelah mata. Seluruh pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.